Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Terbuka

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI TERBUKA

 

Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara menjadi lebih rumit, dan kebijakan yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan pemerintah perlu dipikirkan dengan lebih baik. Dalam perekonomian tertutup hanya ada dua masalah yang dipikirkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi; masalah penggangguran dan masalah inflasi. Dalam perekonomian terbuka, di samping memperhatikan masalah tersebut harus pula diperhatikan efek dari kebijakan pemerintah yang dirumuskan terhadap neraca pembayaran dan kestabilan kurs pertukaran. Defisit dalam neraca pembayaran akan menimbulkan efek buruk terhadap kestabilan kurs pertukaran. Pada akhirnya kedua masalah itu akan menimbulkan efek buruk kepada masalah penggangguran dan kestabilan harga-harga.

Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh sesuatu perekonomian terbuka akan terbentuk salah satu dari empat masalah berikut;

i.                     Perekonomian menghadapi masalah penggangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran.

ii.                   Perekonomian menghadapi masalah inflasi tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran.

iii.                  Perekonomian menghadapi masalah penggangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran.

iv.                 Perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran.

Dalam kasus (i) dan (ii) neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan (mempunyai surplus), maka yang perlu dipikirkan hanyalah mengatasi masalah penggangguran (i) atau masalah inflasi (ii). Masalah yang harus dihadapi menjadi lebih rumit apabila bentuk masalah yang dihadapi adalah seperti kasus (iii) dan (iv).

Penggangguran atau inflasi yang diikuti pula oleh masalah defisit dalam neraca pembayaran memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

A.      KEBIJAKAN MEMINDAHKAN PERBELANJAAN

Yang dimaksudkan dengan “kebijakan memindahkan perbelanjaan” adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah deficit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah penggangguran. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah di atas.

Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah

1.       Melakukan pembatasan impor.

Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor (tarif). Di samping itu dapat pula dijalankan dengan menggunakan kuota dan melakukan kampanye untuk membeli barang dalam negeri.

2.       Menekan/mengurangi penggunaan valuta asing.

Pemerintah (melalui bank sentral) mencatu penggunaan mata uang asing. Masyarakat dan para pengusaha haruslah menerangkan tujuan mereka membeli valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan pengguna valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah sektor industri dan tidak mendorong usaha mengimpor barang-barang mewah.

3.       Menurunkan nilai mata uang (devaluasi)

Langkah ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal, dan akan mengurangi impor. Sebaliknya barang ekspor menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menambah ekspor.

Langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah

1.       Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambah kegiatan dalam produksi barang ekspor.

Insentif-insentif ini antara lain adalah membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak (free trade zone), memberikan kemudahan pinjaman, atau memberi subsidi ekspor.

2.       Mewujudkan kestablian upah dan harga.

Pertambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor Negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu factor yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan biaya produksi tetap rendah, upah dan harga-harga barang dalan negeri perlu distabilkan.

3.       Menurunkan nilai valuta

Seperti telah diterangkan di atas menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangkan impor tetapi juga akan menambahkan ekspor.

B.      KEBIJAKAN PENGURANGAN PERBELANJAAN

Yang dimaksudkan dengan “kebijakan pengurangan perbelanjaan” adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah dalam neraca pembayaran dengan cara “mengurangkan perbelanjaan” akan dilakukan apabila:

1.       Perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan di samping itu juga inflasi telah wujud.

2.       Dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran.

Kebijakan “mengurangkan perbelanjaan” akan menurunkan impor, akan tetapi ekspor tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan seperti itu. Keadaan ini akan mewujudkan neraca pembayaran yang menguntungkan atau seimbang.

Kebijakan mengurangi perbelanjaan dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut;

a.       Menaikkan pajak pendapatan.

Pajak ini akan mengurangi pendapatan disposibel dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga.

b.      Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang.

Tujuan ini dapat dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat cadangan minimum dan menaikkan suku bank (suku diskonto). Pengurangan penawaran uang dan suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi investasi. Keadaan ini selanjutnya akan mengurangi pengeluaran agregat.

c.       Mengurangi pengeluaran pemerintah

Oleh karena pengeluaran pemerintah adalah sebagian dari pengeluaran agregat, maka pengurangan pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat dan dapat digolongkan sebagai kebijakan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA:
Sukirno, Sadano. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.